Sejak kapan Hubungan Kerjasama Indonesia & USA Terjalin dan dalam Bidang apa ..???

KERJASAMA INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Hubungan Amerika Serikat-Republik Indonesia (AS) telah terbina sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Secara resmi, hubungan diplomatik kedua negara ditandai dengan pembukaan Kedutaan Besar di masing-masing negara. Tanggal 28 Desember 1949, AS membuka Kedutaan Besar di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Tanggal 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar RI pertama untuk AS. Hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia berawal dari Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Adanya masalah KMB antara Indonesia dengan Belanda tentang pengakuan kedaulatan membuat Amerika ikut campur tangan dalam membantu Indonesia menyelesaikan masalah ini. Sebagai akibat bantuan yang diberikan kepada nasionalisme Indonesia, khususnya melalui usaha Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia, martabat Amerika telah bertambah baik di kalangan bangsa-bangsa Asia yang bersahabat dengan Indonesia. Hubungan erat dipelihara dengan Amerika Serikat dan bantuan ekonomi serta teknik Amerika diusahakan dengan giat.

A.    Bidang Politik dan Keamanan

Hubungan Indonesia-AS dalam masalah-masalah keamanan sejak 1965 telah saling menguntungkan. Sebagai bangsa-bangsa yang menganut status quo, Indonesia dan AS mempunyai keprihatinan yang sama dan hubungan militer kedua Negara sangat baik.

Namun demikian hubungan baik kedua Negara ini bukannya tanpa konflik. Di tahun-tahun pertama hubungan ini diwarnai oleh saling tidak percaya dan berbagai harapan yang tak terpenuhi. Indonesia melihat dunia luar berdasarkan pengalaman pahitnya menghadapi kolonialisme, pendudukan militer dan imperialism Barat. Sebaliknya, AS yang disibuki dengan strategi pengepungan (Containment strategy), merasa tidak puas dengan posisi non-blok Indonesia setelah berakhirnya Perang Dingin.

Sampai batas tertantu perbedaan persepsi masih sering menimbulkan salah mengerti hingga sekarang ini. Definisi keamanan atau sekuriti misalnya, mempunyai arti yang berbeda bagi Indonesia dan AS. Dalam pengertian Amerika, sekuriti selalu dikaitkan dengan pertahanan militer. Untuk Indonesia, sekuriti mempunyai cakupan yang lebih luas termasuk ideologi, politik, ekonomi, factor-faktor sosial dan pertahanan. [1]

Kennedy dan Masalah Irian Barat [2]

Keinginan pemerintahan Kennedy untuk membangun kembali hubungan baik dengan pemerintah Indonesia sudah tampak jelas sejak awal ketika pejabatnya mendesak Kennedy untuk mengundang Soekarno secara langsung ke gedung putih. Bahkan 5 hari setelah dia dilantik menjadi presiden A.S, duta besar Jones menyarankan kepada Kennedy untuk bertemu langsung dengan presiden Soekarno di Washington bahwa pemerintahan A.S yang baru sangat menentang imperialism dan kolonialisme. AS sungguh-sungguh ingin mencari solusi damai bagi masalah Irian Barat dan siap membantu Presiden Soekarno kapan saja. Bung Karno menyambut baik pemerintahan baru di bawah Kennedy dan pandangan-pandangan politik luar negeri khususnya berkaitan dengan Irian Barat. “tolong sampaikan kepada presiden Kennedy, bahwa rakyat Indonesia berharap banyak padanya” tutur presiden Soekarno.

Perlu diingat, Bung Karno pernah bertemu dengan Kennedy ketika Kennedy mengunjungi Indonesia. Presiden Soekarno yakin bahwa dia dan presiden Amerika yang baru akan dapat berkawan dan dapat bekerja sama dengan baik. Negara-negara Asia-Afrika sedang merasa bahwa Amerika cenderung berpihak pada kolonialisme dan menentang cita-cita bangsa-bangsa yang baru merdeka. Sebgai tanda kepercayaan baru terhadap hubungan A.S-Indonesia, presiden Soekarno tidak mau lagi menghubung-hubungkan dengan pemerintahan Eisenhower yang telah  mendukung pemberontakan permesta dan PRRI.

Bung Karno sendiri menyambut positif langkah PKI untuk membina hubungan yang lebih dekat dengannya. Dia sadar bahwa meskipun sangat kuat pada tingkat pemerintahan dia tidak lagi punya cukup akses politik langsung ke rakyat sebab secara resmi dia tidak termasuk menjadi salah satu anggota partai politik yang ada. Sementara itu, dengan adanya dukungan PKI yang besar, Angkatan Darat maupun rakyat Indonesia pada umumnya Bung Karno mulai melancarkan berbagai kampanye baik di dalam maupun luar negeri terkait masalah Irian Barat.

Sementara Soekarno mencari jalan untuk membuat Washington mau menekan Belanda, presiden Kennedy menyetujui saran para penasehatnya dan mengundang Bung Karno untuk bertemu dengan di Amerika Serikat. Hal ini juga ditanggapi dengan antusias oleh Presiden Soekarno karena dapat memperkokoh persahabatan Indonesia-Amerika serikat. Dan yang paling penting akan memberikan kesempatan untuk mencari dukungan dari Kennedy terkait masalah Irian Barat.

Ketika pada tanggal 24 April 1961, kedua presiden tersebut benar-benar bertemu di Washington, mereka berbicara banyak tentang masalah Irian Barat. Ketika itu Kennedy menanyakan keabsahan dan arti penting klaim Indonesia atas wilayah tersebut, Bung Karno membelah posisi Indonesia dengan jawaban-jawaban yang amat cerdik. Selama pembicaraan tersebut, Kennedy juga menyinggung masalah Komunisme di Asia tenggara dan Indonesia. Kennedy ingin memastikan langsung tuduhan bahwa Bung Karno makin condong ke kelompok komunis itu benar adanya. Bung Karno mengingatkan bahwa PKI adalah partai besar keempat di Indonesia yang mana 90 persen anggotanya adalah orang-orang nasionalis revolusioner dan hanya 10 persen sisahnya yang benar-benar komunis. Kennedy lalu mengatakan bahwa Amerika ingin supaya Indonesia yang sudah merdeka itu tidak dikuasai oleh kekuatan Komunis, khususnya blok Komunis. Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu Dr. Subandrio yang ikut serta hadir dalam pembicaraan tersebut membalas pernyataan Kennedy tersebut  bahwa Indonesia tidak ingin diatur ataupun didikte oleh Beijing dan Moskow dan juga tidak ingin diatur-atur juga oleh Washington. Tambah Subandrio. “Kami ingin berdiri di atas kaki kami sendiri. Kami ingin bergantung pada diri kami sendiri”.

Meskipun pembicaraan tersebut berlangsung terbuka, pembicaraan terkait masalah Irian Barat tidak mencapai kesepakatan.  Namun demikian, presiden Kennedy mengisyaratkan bahwa dia terbuka terhadap pendapat Indonesia dan bahwa dia memiliki kepentingan pribadi untuk memastikan bahwa perselisihan tersebut “akan berakhir dengan penyelesaian yang baik”. Kennedy juga setuju mengirimkan sebuah tim pengamat ekonomi guna membantu pemerintah Indonesia menjalankan program pembangunan ekonomi delapan tahunannya.

B.     Bidang Ekonomi

Sejak 1982 memburuknya lingkungan eksternal telah mendorong Indonesia melakukan reorientasi dalam kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Rupiah telah didevaluasi pada tahun 1983 dan tahun 1986. Kebijakan deregulasi telah diterapkan di bidang perdagangan, industri, penanaman modal dan kepariwisataan. Orientasi ekspor dianggap sebagai satu-satunya pilihan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor migas dan untuk meningkatkan kemampuan pembayaran cicilan hutang.

Neraca perdagangan Indonesia-AS antara tahun 1978-1986 negatif, tetapi berbalik antara tahun 1987-1988. Kira-kira 50% ekspor pakaian jadi Indonesia dieskpor ke AS demikian pula 37% ekspor karet alam dan 39% ekspor bumbu-bumbu. Meskipun sudah ada tanda-tanda yang menggembirakan, Indonesia masih mengkhawatirkan apakah masih terus bisa mendapatkan akses ke pasaran AS.

Sampai tahun 1973 AS telah memainkan peranan yang penting dalam membatu Indonesia secara financial, yaitu member 1/3 dari komitmen IGGI. Pada tahun 1988, bantuan AS merosot tajam menjadi US$90 juta, kurang dari jumlah bantuan yang diberikan oleh Inggris, Jerman Barat, Prancis, dan Belanda.

Indonesia menghendaki meningkatnya penanaman modal AS untuk membantu menggerakkan ekonominya dan untuk mengimbangi meningkatnya kehadiran investor Jepang di Indonesia. Namun beberapa faktor merupakan penghalang bagi terselenggaranya perluasan penanaman modal dari AS dan dari Negara-negara lain. Tiadanya UU Anti-Monopoli dan UU mengenai perusahaan yang memadai telah menimbulkan berbagai masalah etika bisnis. Hal ini menjadi masalah dan keluhan bagi pengusaha-pengusaha Amerika. [3]

Bantuan Ekonomi dan Keuangan Amerika Serikat kepada Indonesia [4]

Amerika Serikat juga turut serta memberikan berbagai macam bentuk bantuan bagi Indonesia. Bantuan ini salah satunya dilakukan melalui United States Agency for International Development (USAID). Terkait dengan bidang ekonomi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus dari bantuan Amerika Serikat ini, diantaranya:

a.       Penguatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan

Bantuan terhadap Pemerintah Indonesia dan sektor swasta difokuskan untuk menciptakan

lapangan pekerjaan dengan cara meningkatkan iklim usaha dan investasi memberantaskorupsi, meningkatkan daya saing di sektor-sektor kunci, dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

b.      Pengembangan iklim usaha dan perusahaan

Usaha untuk mendorong peraturan terkait usaha yang transparan ditujukan untk mengurangi hidden cost dalam melakukan kegiatan usaha, mengurangi ketidakpastian, dan mendorong perdagangan, investasi, serta penciptaan lapangan pekerjaan. USAID memberikan bantuan teknis terhadap sektor-sektor industri untuk mendorong pertumbuhan, ekspor, pekerjaan, dan kesejahteraan. Diharapkan agar tindakan-tindakan ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional.

c.       Stabilitas dan kewajaran sektor keuangan

USAID berusaha membantu regulator untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan non bank untuk mendorong stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan transparansi serta tata laksana (governance).

d.      Perbaikan kualitas jasa kebutuhan dasar

USAID Basic Human Services memberikan bantuan kepada Indonesia melalui strategi

terintegrasi yang mengkombinasikan bidang kesehatan, pangan dan gizi, manajemen

lingkungan, dan air di tingkat kecamatan dan kelurahan.

e.        Jasa lingkungan

Bantuan USAID ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Langkah nyata dukungan USAID ini salah satunya tercermin dari bantuan dalam proyek Air Rahmat, yang bertujuan untuk memberikan air minum yang aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat miskin kota.

f.       Jasa kesehatan

Program USAID di bidang ini berfokus pada kesehatan ibu dan anak, termasuk kesehatan

reproduksi, HIV/AIDS, tubercolosis (TBC), malaria, dan proses desentralisasi sektor kesehatan. Tidak hanya itu, bantuan di bidang kesehatan juga tanggap melihat masalah-masalah kesehatan baru yang muncul di Indonesia. Sebagai contoh, selain program-program di atas, terdapat inisiatif baru untuk mengatasi masalah flu burung di Indonesia.

g.      Pangan dan gizi

Bantuan USAID di bidang pangan dan gizi juga menyentuh masyarakat miskin, dengan focus pada program yang memiliki dampak langsung terhadap wanita dan anak-anak. Salah satu bentuk nyata dari program ini adalah edukasi terhadap wanita dan anak-anak mengenai suplemen makanan dan gizi.

h.      Pinjaman/utang

Utang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman bilateral dari berbagai negara dan juga

utang dari organisasi-organisasi internasional. Pinjaman bilateral yang berasal dari Amerika Serikat menempati peringkat kedua setelah pinjaman bilateral yang berasal dari Jepang.

Neoliberalisme sebagai paham AS dalam bidang ekonomi

Neoliberalisme merupakan paham yang menekankan pada aktor-aktor non negara yaitu institusi-institusi dan munculnya interdependensi antar aktor-aktor dalam sistem internasional. Neoliberalisme ini mulai muncul sepanjang tahun 1950-1970an dimana sejumlah besar hubungan internasional dengan perdagangan dan investasi, dan isu-isu serupa yang khususnya lazim dalam hubungan diantara negara-negara demokrasi liberal Barat. Pemikiran utama neoliberalisme datang dari Robert Keohane dan Joseph Nyne dengan konsepnya “interdependensi” dimana kerjasama menyebabkan saling ketergantungan antara kedua negara, sehingga kedua negara saling membutuhkan satu sama lain. 

Tetapi, interdependensi dapat menjelaskan fenomena lain yang dapat dibilang negatif bagi suatu kerjasama. Interdependensi atau saling ketergantungan tidak mungkin berjalan seimbang bagi masing-masing negara. Karena pasti ada salah satu negara yang lebih diuntungkan sementara yang lain berada dibawahnya. akan terjadi diskriminasi ekonomi yang mayoritas dirasakan oleh negara yang berkedudukan lebih rendah. Bagaimanapun juga, teori ini merupakan sebuah teori yang sering dipakai untuk menjelaskan fenomena kerjasama, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Interdependensi berarti ketergantungan timbal balik : rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi dimanapun, oleh tindakan rekannya di negara lain.

Eksistensi Neoliberalisme AS di Indonesia  à Keberadaan MNC Freeport McMoran Gold & Copper

Salah satu poin penting dari Neoliberalisme adalah institusi maka fokus analisis institusi yang dimaksud dalam hal ini ialah Freepot Mc Moran Gold and Copper Company yang kemudian membuka cabangnya di Indonesia  (host country) dalam rangka memperkecil pengeluaran dan memaksimalkan profit karena AS tahu bahwa indonesia kaya akan barang tambang (emas, perak,  tembaga, dan uranium). PT. Freeport Indonesia (PTFI atau Freeport) adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. Perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing- masing tambang Ertsberg dari {1967 – 1988} dan tambang Grasberg {sejak 1988}, di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Meningkatnya permintaan menuntut AS untuk mencari daerah-daerah baru yang dirasa mampu memberikan profit lebih dalam memproduksi raw materials. Neoliberalisme dalam hal ini adalah Freeport McMoran Gold & Copper Inc. sebagai institusi yang memegang peranan penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mendapatkan barang tambang sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang bagus untuk dijual di pasar dunia.

Interdependensi : Terjadi saling ketergantungan dan saling membutuhkan satu sama lain antara AS dan Indonesia yaitu :

-       AS membutuhkan Indonesia untuk dijadikan (host country MNC) karena Timika kaya akan barang-barang tambang yang berpotensi besar untuk dijual dipasar dunia dan kualitasnya sangat bagus

-       Indonesia membutuhkan AS karena kecanggihan teknologi serta sumber daya manusia yang handal sehingga mampu mengolah sumber daya alam yang belum mampu diolah sendiri oleh Indonesia.

Freeport-McMoRan memegang 90,64 persen saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta. Pada awal 2006 sejumlah masyarakat Papua melakukan protes di Jakarta dan Timika. Mereka menuntut PT Freeport meningkatkan pembagian hasil perusahaan tersebut dari 1% hingga 7%.[5]

            Kini Indonesia mempunyai hubungan ekonomi yang timbal-balik dengan AS yang cukup intensif, sehingga Indonesia harus lebih keras berusaha untuk tampil terutama dalam masalah-masalah perdagangan dan pembiayaan. Hal ini terutama menjadi sangat relevan dengan kemungkinan meningkatnya friksi perdagangan global dan bilateralism, dan jika AS secara relatif menjadi makin lemah di pasaran dunia. [6]

---

[1] Gary Schuman dan Clara Joewono, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 1990, hlm. 30-31

[2] Baskara T Wardaya, Indonesia Melawan Amerika, Galang Press, Jakarta 2008, hlm 242-252

[3] Gary Schuman dan Clara Joewono, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 1990, hlm. 32-34

[4] http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian_Kerja_Sama_Bilateral_RI-AS.pdf. diunduh 7 mei 2014 pukul 09.08 WIB

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport-McMoRan, diunduh 7 mei 2014 pukul 14:26 WIB

[6] Gary Schuman dan Clara Joewono, Hubungan Indonesia-Amerika Serikat, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta 1990, hlm. 25