Praktek Demokrasi pada masa George Walker Bush

 

           Praktek George Walker Bush

George Walker Bush dilantik  20 Januari 2001 setelah terpilih lewat pemilu presiden tahun 2000 dan terpilih kembali pada pemilu presiden tahun 2004. Jabatan kepresidenan kedua kalinya berakhir pada 20 Januari 2009 George Walker Bush  merupakan   presiden yang mengikuti jejak ayahnya George H. W. Bush Presiden ke-41. George Walker Bush  pada Masa jabatannya sebagai presiden didominasi “perang melawan terorisme”, yang mencuat setelah terjadinya Peristiwa 9/11 (serangan terhadap WTC). Bush mengumumkan Perang melawan terorisme secara menyeluruh. Sepanjang Oktober 2001, Beliau memerintahkan invasi ke Afganistan untuk melumpuhkan kekuatan Taliban dan al-Qaeda. Pada Maret 2003, Bush memerintahkan penyeranganan ke Irak dengan alasan bahwa Irak telah melanggar Resolusi PBB no. 1441 mengenai senjata pemusnah massal dan karenanya harus dilucuti dengan kekerasan. Setelah digulingkannya rezim Saddam Hussein, Bush bertekad memimpin AS untuk menegakkan demokrasi di Timur tengah, yang dimulai dengan Afganistan dan Irak.  Namun hingga kini situasi di Irak semakin tidak stabil karena pertikaian yang berkepanjangan antara kelompok Sunni, yang pada masa Saddam Hussein praktis berkuasa atas kelompok mayoritas Syi'ah, yang kini ganti berkuasa. 

Arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush sangat kental dengan unsur-unsur militeristik, Arah kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan George W. Bush sangat menonjolkan penerapan instrumen militer ataupun isu-isu keamanan dalam kebijakan-kebijakan politik luar negerinya. Belum lagi pada saat yang bersamaan pula (meskipun dengan intensitas yang lebih kecil) Gedung Putih di bawah Pemerintahan Bush juga mengurusi masalah militan di Afghanistan. Masalah Nuklir Iran ataupun Nuklir Korea Utara juga menjadi perhatian serius bagi pemerintahan George Bush, terutama mengenai permasalah Nuklir Iran.

                     Pada masa ini untuk menekankan pendekatan multirateral untuk melucuti senjata Saddam, Bush Muda danWhite House lebih berpikir bahwa Irak akan membahayakan Keamanan Nasional AS dengan dugaan atas kepemilikan senjata pemusnah masal (Weapon of  Mass Destruction/ WMD). Yang mana kebijakan tersebut mendapatkan dukungan yang kurang dari dunia Internasional, presiden pun menyiapkan pengimplementasian preventive war dengan Irak. Dan yang mana pada akhrinya kebijakan Bush lebih terfokus pada satu aspek yaitu tujuan dari perang itu dari pada berpikir jernih mengenai bagaimana keadaan sehabis perang di Irak. Kebijakan Bush mengenai perang terhadap teroris dan juga preventive war terhadap Irak memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah mereka memikirkan bagaimana nantinya kebijakan War On Terror ini akan mempengaruhi hubungan kerjasama dan koalisi dengan negara-negara Arab. Hal itu memberikan tantangan pada team Bush untuk memikirkan tantangan agar bagaimana tem Bush dapat mengembangkan suatu strategi tampa harus memberikan dampak buruk pada hubungan kerjasamanya. Serorang diplomat bertanggapan bahwa nantinya Bush akan kalah dalam perang itu karena nantinya pasca terjadinya perang itu akan menghasilkan kekacaua di Irak. Presiden Bush juga menghadapi dilema lain yaitu bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk memanfaaatkan para pemberontak di Irak yaitu Kurds dan Shiites untuk bangkit melawan Saddam. Selain itu Amerika(Pentagon) juga memberikan bantuan kepada pihak oposisi berupa pelatihan dasar, yang mana atas tindakan tersebut membungkam kritik bahwa nantinya Amerika akan menghianati para pemberontak itu. Tindakan itulah yang membuat Bush Muda berbeda dengan ayahnya. Terjadinya perubahan doktrin yang dianut Amerika yang didasarkan pada Irak mempunyai senjata pemusnah masal yang mengancam kedamaian dunia maka untuk melindungi dunia Bush memperkenalkan dua doktrin baru yaitu preemption danprevention. Selain itu juga presiden Bush menjadikan ini sebagai suatu isu yang personal, karena pada masa kepemerintahan ayahnya (Bush Senior), Saddam mencoba membunuh ayahnya. Yang mana hal tersebut ditujukan atas kritik Bush terhadap counter attack yang dilakukan oleh Clintton yang dinilai bahwa counter attack yang di berikan Amerika pada masa itu menunjukan betapa lemahnya Amerika. Terjadi beberapa paradox atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bush dalam rangka memerangi terorisme dan juga menumbangkan pemimpin Irak itu. Salah satunya adalah ia tidak memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan dan apa saja kerusakan yang di timbulkan setelah dilakukannya perang tersebut. Baik kerusakan hubungan antara Amerika dengan koalisi mereka di Arab ataupun kerusakan yang dialami oleh Irak sendiri. Peristiwa penting lain pada masa jabatan kedua ini adalah Badai Katrina pada Agustus 2005. Bush dianggap lambat dalam menangani peristiwa ini, yang memakan korban ribuan jiwa. Kejadian ini juga memperlihatkan jurang ekonomi yang jelas antara kaum kulit putih dan kulit hitam di Amerika. Dalam acara penandatanganan peraturan bioetik alternatif yang dihadiri 18 keluarga dengan 20-an balita yang lahir dari embrio sumbangan sisa dari prosedur fertilisasi in vitro, untuk pertama kalinya ia menggunakan hak vetonya untuk menghalangi RUU pengembangan riset sel induk embrionik. Jabatan Kepala Staf Gedung Putih dipegang oleh Joshua B. Bolten dan Wakil Kepala Stafnya dijabat oleh Karl Rove.

Praktek Demokrasi pada masa Bill Clinton

 

                  Praktek Demokrasi pada masa Bill Clinton

                        Bill Clinton dari Partai Demokrat, sesuai rencana, pada 15 Januari 
     1997 dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk masa 
     jabatan kedua, setelah berhasil mengalahkan calon Partai 
     Republik, Bob Dole dalam pemilihan presiden November 1996 lalu. Di 
     awal Januari 1997, Bill Clinton telah "merepotkan'' Indonesia 
     dengan mengeluarkan Daftar Clinton (Clinton's List) yang 
     menggolongkan Indonesia sebagai kelompok negara-negara yang belum 
     -atau bahkan tidak- demokratis di Asia; seperti halnya Vietnam, 
     Myanmar, Singapura, Laos, dan Brunai Darussalam.   kebijakan politik luar 
     negeri Bill Clinton yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia 
     (HAM) dan demokrasi pada masa jabatan kedua sebagai Presiden AS. 
     Sudah sejak dekade 1970-an, HAM dan demokrasi menjadi bagian 
     penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri AS. 

 Presiden Clinton, pada masa jabatan pertama, tetap melanjutkan 
     kecenderungan besar di kalangan Kongres dan pendapat umum mengenai 
     HAM dengan menempatkan para mantan aktivis dan pendukung kebijakan 
     HAM sebagai penasihat dan asistennya. Apalagi istrinya, Hillary, 
     dikenal sebagai aktivis HAM, khususnya pada gerakan Perempuan dan 
     Lingkungan Hidup. 

     Wakil presiden AL Gore, sudah lama dikenal sebagai aktivis 
     lingkungan hidup dan HAM. Tokoh-tokoh kunci di sekeliling Clinton 
     itu, membuka pintu lebar-lebar bagi setiap aktivis hak asasi 
     manusia yang memiliki kepentingan dengan pemerintah Amerika. 
     Bagaimana halnya kebijakan Bill Clinton mengenai HAM pada masa 
     jabatannya yang kedua? Beberapa kajian menunjukkan, sesungguhnya 
     penanganan HAM dan demokrasi dalam politik luar negeri AS, amat 
     dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri Amerika. 

     Bill Clinton, bagaimana pun, telah berhasil menorehkan sejarah 
     pada 1996 sebagai bagian dari segelintir orang-orang Partai 
     Demokrat, yang berhasil memperpanjang masa jabatan sebagai 
     Presiden AS untuk kedua kalinya. Pada umumnya, para presiden AS 
     harus menghadapi kesulitan pada periode kedua, karena biasanya 
     mereka banyak ditimpa skandal yang cukup memalukan reputasinya 
     ataupun kehabisan energi di tengah jalan. 

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan demokrasi ke seluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kepentingan tersebut Amerika Serikat menghadapi dilema dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk tetap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau di dunia.

Beberapa tindakan Bill Clinton dengan mengatas namakan penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia dan negara-negara dunia ketiga antara lain:

1.     Operasi pasukan perdamaian dalam kerangka PBB di Bosnia Herzegovina;

2.     Upaya menjatuhkan pemimpin Somalia Farah Aidid;

3.     Mengupayakan pengembalian kedudukan Jean Bertrand Aristide sebagai Presiden Haiti;

4.     Mencegah Korea Utara sebagai kekuatan Nuklir;

5.     Memperkuat Blokade terhadap Libia, Iran dan Irak yang dituduh sebagai dalang terorrisme internasional melalui undang-undang anti Libia, Iran, Irak dan Irak;

6.     Pada awal 1997 pemerintah negara bagian Massachusets, memgeluarkan undang-undang di House of Representative yang mealarang para penguasa negara bagian itu berdagang dengan Indonesia.