bagaimana Praktek Demokrasi pada masa Bill Clinton

Praktek Demokrasi pada masa Bill Clinton

                  Bill Clinton dari Partai Demokrat, sesuai rencana, pada 15 Januari 
     1997 dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk masa 
     jabatan kedua, setelah berhasil mengalahkan calon Partai 
     Republik, Bob Dole dalam pemilihan presiden November 1996 lalu. Di 
     awal Januari 1997, Bill Clinton telah "merepotkan'' Indonesia 
     dengan mengeluarkan Daftar Clinton (Clinton's List) yang 
     menggolongkan Indonesia sebagai kelompok negara-negara yang belum 
     -atau bahkan tidak- demokratis di Asia; seperti halnya Vietnam, 
     Myanmar, Singapura, Laos, dan Brunai Darussalam.   kebijakan politik luar 
     negeri Bill Clinton yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia 
     (HAM) dan demokrasi pada masa jabatan kedua sebagai Presiden AS. 
     Sudah sejak dekade 1970-an, HAM dan demokrasi menjadi bagian 
     penting dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri AS. 

 Presiden Clinton, pada masa jabatan pertama, tetap melanjutkan 
     kecenderungan besar di kalangan Kongres dan pendapat umum mengenai 
     HAM dengan menempatkan para mantan aktivis dan pendukung kebijakan 
     HAM sebagai penasihat dan asistennya. Apalagi istrinya, Hillary, 
     dikenal sebagai aktivis HAM, khususnya pada gerakan Perempuan dan 
     Lingkungan Hidup. 

     Wakil presiden AL Gore, sudah lama dikenal sebagai aktivis 
     lingkungan hidup dan HAM. Tokoh-tokoh kunci di sekeliling Clinton 
     itu, membuka pintu lebar-lebar bagi setiap aktivis hak asasi 
     manusia yang memiliki kepentingan dengan pemerintah Amerika. 
     Bagaimana halnya kebijakan Bill Clinton mengenai HAM pada masa 
     jabatannya yang kedua? Beberapa kajian menunjukkan, sesungguhnya 
     penanganan HAM dan demokrasi dalam politik luar negeri AS, amat 
     dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri Amerika. 

     Bill Clinton, bagaimana pun, telah berhasil menorehkan sejarah 
     pada 1996 sebagai bagian dari segelintir orang-orang Partai 
     Demokrat, yang berhasil memperpanjang masa jabatan sebagai 
     Presiden AS untuk kedua kalinya. Pada umumnya, para presiden AS 
     harus menghadapi kesulitan pada periode kedua, karena biasanya 
     mereka banyak ditimpa skandal yang cukup memalukan reputasinya 
     ataupun kehabisan energi di tengah jalan. 

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, yaitu upaya pengembangan demokrasi ke seluruh dunia dan upaya menjaga keamanan nasionalnya. Adanya dua kepentingan tersebut Amerika Serikat menghadapi dilema dalam upayanya mewujudkan peranan kepemimpinan dunianya. Agenda politik luar negeri Amerika Serikat paska -Perang Dingin mendorongnya untuk tetap pro aktif di dunia intcmasional. Namun rakyat Amerika Serikat sendiri mendambakan suasana normal sebagai bangsa yang tidak terbebani oleh keterlibatannya yang terlampau di dunia.

Beberapa tindakan Bill Clinton dengan mengatas namakan penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia dan negara-negara dunia ketiga antara lain:

1.    Operasi pasukan perdamaian dalam kerangka PBB di Bosnia Herzegovina;

2.    Upaya menjatuhkan pemimpin Somalia Farah Aidid;

3.    Mengupayakan pengembalian kedudukan Jean Bertrand Aristide sebagai Presiden Haiti;

4.    Mencegah Korea Utara sebagai kekuatan Nuklir;

5.    Memperkuat Blokade terhadap Libia, Iran dan Irak yang dituduh sebagai dalang terorrisme internasional melalui undang-undang anti Libia, Iran, Irak dan Irak;

6.    Pada awal 1997 pemerintah negara bagian Massachusets, memgeluarkan undang-undang di House of Representative yang mealarang para penguasa negara bagian itu berdagang dengan Indonesia.