Stuktur Organisasi Partai Buruh

 Stuktur Organisasi Partai Buruh

Struktur Partai Buruh terdiri atas dua tingkatan yaitu tingkat nasional dan negara bagian. Struktur nasionalnya memperlihatkan karakteristik partai yang bersifat sentralistis, atau lebih besar karakter nasionalnya. Badan pembuat keputusan tertinggi dalam Partai Buruh adalah Konferensi Nasional (National Conference). Badan ini bersidang dua tahun sekali untuk membuat kebijakan-kebijakan partai. Sampai tahun 1967, anggotanya berjumlah 36 orang, yang terdiri dari 6 wakil dari setiap cabang partai di negara bagian. Ke-6 perwakilan ini pada umumnya adalah badan esekutif partai di negara bagian.

Anggota parlemen dari Partai Buruh harus mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Konferensi Nasional. Pada dasarnya rakyat memilih anggota parlemen untuk mewakili mereka, tetapi pada kenyataannya anggota parlemen Partai Buruh diperintah oleh Konggres Nasional, yang merupakan suatu badan yang tidak dipilih oleh rakyat. Untuk menghindari kritikan bahwa ketua dan wakil ketua partai di parlemen adalah “pesuruh” dari Konferensi Nasional, maka keduanya menjadi anggota secara ex-officio, demikian juga ketua dan wakil ketua partai di senat, serta para pemimpin partai yang duduk di parlemen negara bagian. Bahkan Sekertaris Nasional menjadi anggota ex-officio.

Pada tahun 1981 ketika Hayden berkuasa jumlah anggota Konferensi Nasional diperluas menjadi 99 orang. Untuk pertama kalinya prinsip-prinsip federalisme yang mensyaratkan setiap negara bagian memiliki wakil yang sama tanpa memperhitungkan populasinya dihilangkan. Dalam ketentuan yang baru, perwakilan delegasi setiap negara bagian diatur berdasarkan sistem proporsional, yang mekanismenya disesuaikan dengan jumlah perwakilan negara bagian di dalam majelis rendah federal (House of Representatives). Delegasi negara bagian dalam Konferensi Nasional adalah NWS 23, Victoria 19, Queensland 14, SA 10, Tasmania 8, Teritori ACT 2, dan Teritori NT 1. sebelas sisanya adalah pimpinan partai di parlemen nasional dan negara bagian.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Konferensi Nasional memilih anggota-anggota Badan Eksekutif Nasional. Sebelum tahun 1967, seluruh anggota Badan ini berjumlah 12 orang yang masing-masing 2 delegasi dari cabang negara bagian. Semenjak Whitlam berkuasa, anggota Badan ini berjumlah 19 orang yang terdiri atas 12 delegasi dari cabang partai di 6 negara bagian (masing-masing 2), 2 delegasi teritori (masing-masing 1) dan ketua dan wakil ketua partai di majelis rendah, ketua dan wakil ketua partai di senat, menjadi anggota Badan ini secara  ex-officio. Kemudian Sekertaris Nasional secara ex-officio menjadi Sekertaris Badan Esekutif. Ketua partai dipilih di antara anggota Badan Esekutif Nasional.

Badan Esekutif Nasional berperan dalam menafsirkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Konferensi Nasional, serta mempunyai kewenangan tertinggi di dalam partai di antara dua konferensi nasional.  Tugas Badan Esekutif Nasional yaitu :

1.         Membuat agenda untuk penyelenggaraan Konferensi Nasional

2.         Membentuk komite-komite tetap mengenai kebijakan partai

3.         Dalam hal tertentu dapat mencampuri urusan cabang-cabang partai negara bagian.

Sebelum tahun 1967 Sekertaris Nasional tidak memiliki hak suara, baik dalam sidang-sidang Konferensi Nasional maupun Badan Eksekutif Nasional. Dalam masa pemilu, kantor sekertariatnya berperan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan kampanye dengan cabang-cabang partai di negara bagian dan teritori. Tetapi sejak Whitlam Sekertaris Nasional secara ex-officio merangkap tugas sebagai anggota Konferensi Nasional dan Sekertaris Badan Esekutif yang mempunyai hak suara.

Pada tingkat negara bagian struktur partai yaitu terdapat konferensi Negara Bagian dan Badan Esekutif Negara Bagian dan pada tingkat terbawah terdapat serikat-serikat buruh yang berafiliansi, dan seluruh ranting-ranting lokalnya. Ada dua tugas cabang-cabang partai negara bagian yaitu pertama melakukan praseleksi calon-calon anggota parlemen, dan kedua memilih wakil-wakil yang diajukan ke dalam organisasi federal.